Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin (28/7/2026) sebagai respons atas dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD Sumatera Utara. Menurut Sekjen PB SEMMI terpilih, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah (PW) SEMMI Sumatera Utara, seorang pimpinan lembaga legislatif memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan jalannya sidang berlangsung tertib, objektif, dan sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
Ia menilai kepemimpinan dalam forum paripurna merupakan bagian penting dalam menjaga marwah lembaga legislatif sekaligus mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, setiap pimpinan DPRD dituntut mampu menjalankan amanah yang diberikan secara profesional dan bertanggung jawab.
"Jabatan pimpinan DPRD bukan sekadar simbol, melainkan amanah untuk memimpin forum tertinggi lembaga legislatif. Apabila kepemimpinan dalam rapat paripurna dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi publik," tegas Sekjen PB SEMMI terpilih.
Menurutnya, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap kinerja para pejabat publik, termasuk unsur pimpinan DPRD.
PB SEMMI berpandangan bahwa setiap rapat paripurna merupakan forum strategis dalam pengambilan berbagai keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, proses persidangan harus dipimpin secara profesional, menjunjung tinggi etika, serta mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi seluruh anggota dewan.
Lebih lanjut, ia menyebut polemik yang terus berkembang di lingkungan DPRD Sumatera Utara menjadi sinyal perlunya pembenahan tata kelola persidangan. Menurutnya, berbagai dinamika yang muncul tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
"Kami mengutuk keras setiap bentuk kepemimpinan yang tidak mampu menjaga wibawa forum paripurna. DPRD adalah rumah rakyat, bukan arena yang memperlihatkan lemahnya kepemimpinan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk menyerang individu tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap jalannya fungsi kelembagaan DPRD. Dalam sistem demokrasi, lanjutnya, kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang harus dihormati sepanjang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab.
PB SEMMI juga mengingatkan bahwa pimpinan DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga jalannya proses persidangan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kepemimpinan yang kuat dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana sidang yang tertib sekaligus menghasilkan keputusan yang berkualitas.
Selain itu, organisasi kepemudaan tersebut mengajak seluruh unsur pimpinan DPRD Sumatera Utara untuk terus menjunjung tinggi etika politik, menghormati tata tertib persidangan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas berbagai kepentingan politik jangka pendek.
Menurut PB SEMMI, lembaga legislatif merupakan representasi rakyat yang memiliki fungsi penting dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta penganggaran pembangunan. Oleh sebab itu, setiap unsur pimpinan DPRD dituntut menjaga integritas, profesionalisme, dan kredibilitas lembaga di mata publik.
Organisasi tersebut berharap berbagai dinamika yang terjadi dapat menjadi momentum evaluasi bersama bagi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara agar pelaksanaan rapat paripurna ke depan berlangsung lebih efektif, tertib, dan mampu menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
PB SEMMI juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Sikap kritis, independen, dan konstruktif akan terus dikedepankan sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan maupun lembaga legislatif.
"Kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan lembaga legislatif secara kritis, independen, serta konstruktif demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas," tegas Sekjen PB SEMMI terpilih.
Di akhir pernyataannya, PB SEMMI berharap seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk unsur pimpinan DPRD Sumatera Utara, dapat terus meningkatkan kualitas kepemimpinan, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Menurut organisasi tersebut, penguatan tata kelola lembaga legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan mampu menjawab harapan masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap dinamika yang terjadi di DPRD Sumatera Utara dinilai perlu dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi dan akuntabilitas lembaga perwakilan rakyat.
Penulis: (Dearest Pasaribu)
www.posmetrosumut.com
This post have 0 comments