Sorotan itu disampaikan dalam diskusi daring bertajuk “Reshuffle Berkali-kali: Evaluasi Kerja atau Kepentingan Politik?” pada Selasa (6/10/2026), yang dimoderatori Fransisco Hutauruk, Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematang Siantar. Kristina Elia Purba menjadi pemantik diskusi.
Kristina menilai, meski sejumlah pejabat dicopot karena kontroversi atau dianggap menyimpang dari program strategis nasional, perombakan kabinet juga dinilai kental dengan kepentingan konsolidasi kekuasaan dan penguatan koalisi politik.
Forum tersebut turut menyoroti kinerja Kementerian HAM yang dipimpin Natalius Pigai dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di bawah Arifatul Choiri Fauzi. Kedua kementerian dinilai belum menunjukkan dampak nyata yang memadai bagi masyarakat. Penilaian tersebut merupakan kritik forum dan bukan hasil audit kinerja resmi.
Dari sisi ekonomi, forum menilai pergantian Menteri Keuangan hingga dua kali dalam waktu singkat berpotensi menghambat penyerapan dan pencairan anggaran negara. Dinamika tersebut juga disebut dapat memengaruhi sentimen terhadap stabilitas rupiah, meski nilai tukar turut dipengaruhi berbagai faktor ekonomi lainnya.
Dalam diskusi yang sama, Dian Sani Siagian mengajukan empat pertanyaan kritis mengenai efektivitas kabinet gemuk, kesejahteraan rakyat, pengawasan DPR, serta konsistensi tokoh yang sebelumnya mengkritik pemerintah tetapi kemudian bergabung ke dalam pemerintahan.
Menurut Dian, legalitas jumlah kementerian perlu dibedakan dari persoalan efektivitas. Kabinet dengan banyak kementerian dapat memperjelas pembagian tugas, tetapi juga berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan menambah beban anggaran negara.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan DPR dapat menghadapi tantangan ketika satu komisi membawahi beberapa kementerian. Karena itu, indikator kinerja menteri yang transparan dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas publik.
Sementara itu, bergabungnya mantan pengkritik pemerintah ke dalam kabinet perlu dinilai berdasarkan perubahan nyata yang mereka hasilkan, termasuk apakah kebijakan yang dahulu dikritik benar-benar diperbaiki.
Forum Think and Talk berharap sisa masa pemerintahan Prabowo diisi pembenahan kinerja secara menyeluruh, mulai dari jajaran menteri, kepala staf, pimpinan lembaga hingga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Forum menegaskan, reshuffle seharusnya tidak sekadar menjadi pergantian personel atau sarana transaksi politik, melainkan mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan, menjaga kesinambungan program, memperkuat akuntabilitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis: (Norben)
www.posmetrosumut.com
This post have 0 comments