Forum yang dihadiri sejumlah organisasi pekerja ini membahas dua isu utama, yakni reformasi perlindungan ketenagakerjaan serta kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Selain membahas regulasi, pertemuan tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk memperkuat persatuan dan menyatukan langkah perjuangan buruh di Provinsi Riau.
Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Jenderal DPP FSPMI Sabilar Rosyad, Ketua DPW FSPMI Riau Satria Putra, perwakilan Konsulat Cabang (KC) kabupaten/kota se-Riau, perwakilan DPP SBCI Addermi, Ketua DPW SPI Riau Misngadi, serta Korwil SBSI Riau Kormaida Siboro.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan Satria Putra.
Dalam sambutannya, Satria mengajak seluruh elemen buruh menjaga kekompakan dan memperkuat perjuangan bersama. Menurutnya, persatuan organisasi menjadi modal penting untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja di tengah berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Sembilan Agenda Reformasi Perlindungan Pekerja
Sekretaris Jenderal DPP FSPMI, Sabilar Rosyad, memaparkan sembilan agenda usulan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk memperkuat perlindungan dan kepastian hak pekerja.
Agenda tersebut meliputi perluasan ruang lingkup perlindungan pekerja, pembenahan sistem outsourcing, kepastian hubungan kerja, penyesuaian upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta pengupahan berdasarkan masa kerja.
Selain itu, KSPI mengusulkan penerapan struktur dan skala upah yang berkeadilan, pemulihan komponen pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, penguatan jaminan pesangon, serta pembatasan penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus adalah sistem kerja alih daya atau outsourcing.
Sabilar menegaskan, pekerja outsourcing perlu mendapatkan kepastian hubungan kerja dan pemenuhan hak normatif. Perlindungan itu mencakup upah sesuai ketentuan minimum, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hak untuk berserikat, melakukan perundingan melalui serikat pekerja, hingga memperoleh pesangon juga menjadi bagian dari perlindungan yang diperjuangkan.
Persoalan lain yang disoroti adalah praktik PHK sewenang-wenang. Dalam forum tersebut, muncul usulan agar perusahaan pengguna mendapat konsekuensi hukum apabila perusahaan penyedia tenaga kerja melanggar ketentuan outsourcing, termasuk terkait kepastian status hubungan kerja sesuai mekanisme hukum yang diperjuangkan.
KHL dan Masa Kerja Jadi Sorotan dalam Pengupahan
Selain outsourcing, sistem pengupahan menjadi pembahasan penting dalam FGD tersebut.
KHL dan masa kerja dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam membangun sistem upah yang lebih adil. KHL berkaitan dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup secara layak, sedangkan masa kerja mencerminkan pengalaman dan pengabdian seseorang kepada perusahaan.
Karena itu, pengupahan diharapkan tidak hanya berpatokan pada besaran upah minimum. Pengalaman dan masa pengabdian pekerja juga perlu dihargai melalui penerapan struktur dan skala upah yang berkeadilan.
Dengan begitu, pekerja tidak hanya mendapatkan perlindungan melalui standar upah minimum, tetapi juga penghargaan atas pengalaman dan kontribusinya selama bekerja.
Pembatasan TKA dan Penegakan Hukum Ikut Dibahas
Penggunaan tenaga kerja asing juga masuk dalam agenda reformasi yang dipaparkan Sabilar.
Dalam materi diskusi, disampaikan sejumlah usulan pembatasan TKA, yakni perbandingan satu tenaga kerja asing untuk tiga tenaga kerja lokal, masa kerja maksimal tiga tahun, serta kewajiban memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan tenaga kerja lokal sekaligus mengatur penggunaan tenaga kerja asing.
Peserta juga mendapat penjelasan mengenai jalur penanganan apabila terjadi pelanggaran ketenagakerjaan.
Pelanggaran norma ketenagakerjaan dapat dilaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan, sedangkan dugaan tindak pidana dapat disampaikan kepada kepolisian.
Pemahaman ini penting agar pekerja dan serikat pekerja mengetahui jalur pengaduan yang tepat ketika menghadapi persoalan hubungan industrial atau dugaan pelanggaran hak.
UMP dan UMK Bukan Sekadar Angka
Bagi pekerja, upah minimum bukan sekadar angka yang ditetapkan pemerintah setiap tahun. Besarannya berpengaruh langsung terhadap daya beli, kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kesejahteraan keluarga.
Karena itu, kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan prinsip keadilan. Serikat pekerja juga memiliki peran dalam memahami regulasi serta mengawal proses penetapan UMP dan UMK agar kepentingan buruh tidak terabaikan.
Melalui kegiatan ini, FSPMI bersama organisasi pekerja yang hadir diharapkan semakin solid dalam memperjuangkan perlindungan ketenagakerjaan di Riau.
Bagi buruh, kesejahteraan tidak hanya soal kenaikan upah. Kepastian status kerja, jaminan sosial, kebebasan berserikat, perlindungan dari PHK sewenang-wenang, dan kepastian hak pesangon juga merupakan bagian penting yang harus diperjuangkan.
Konsolidasi dan pemahaman terhadap regulasi menjadi bekal bagi organisasi pekerja untuk mengawal kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja.
Penulis: (Afriyansyah)
www.posmetrosumut.com
This post have 0 comments