Senin, 16 November 2026

author photo
POSMETROSUMUT.COM | LABURA – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Labuhanbatu Utara, Senin (16/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Labura menggelar sosialisasi antikorupsi bagi perangkat daerah sekaligus penyerahan sertifikat tanah wakaf.

Kedatangan Kajati Sumut bersama rombongan disambut langsung oleh Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Dr. H. Samsul Tanjung, S.T., M.H., dan Sekretaris Daerah Dra. Hj. Susi Asmarani, M.Si., di Aula Ahmad Dewi Syukur.

Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemkab Labura dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, khususnya dalam mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan taat hukum.

Salah satu agenda utama adalah sosialisasi antikorupsi bagi aparatur perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pencegahan korupsi serta pentingnya menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui sosialisasi tersebut, aparatur pemerintah diingatkan agar selalu menjaga integritas dan bertanggung jawab dalam menggunakan kewenangannya. Kepatuhan terhadap aturan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemkab Labura menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kajati Sumut beserta jajaran. Kehadiran pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh aparatur untuk membangun budaya kerja yang bersih dan menghindari praktik korupsi.

Dalam kegiatan yang sama, dilakukan pula penyerahan sertifikat tanah wakaf secara simbolis kepada nadzir masjid, musala, pemakaman umum, serta perwakilan pengurus gereja di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan melindungi tanah yang digunakan untuk kepentingan ibadah maupun sosial masyarakat.

Bagi pengelola rumah ibadah dan nadzir, sertifikat tanah penting untuk memperjelas status hukum aset yang dikelola. Begitu pula dengan tanah pemakaman umum, yang membutuhkan kepastian administrasi agar pemanfaatannya tetap terlindungi.

Melalui pendaftaran tanah, status hak atas tanah dapat tercatat secara resmi sehingga memperoleh perlindungan sesuai ketentuan hukum. Langkah ini juga diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan administrasi maupun sengketa pertanahan di kemudian hari.

Karena itu, percepatan pendaftaran tanah wakaf dan aset keagamaan menjadi hal penting untuk memastikan tanah tersebut tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Dua agenda dalam kunjungan Kajati Sumut ini memiliki tujuan yang saling melengkapi. Sosialisasi antikorupsi mendorong aparatur bekerja dengan integritas, sedangkan penyerahan sertifikat tanah wakaf memberikan kepastian hukum terhadap aset yang dimanfaatkan masyarakat.

Pemkab Labura berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.


Penulis: (Greg)
www.posmetrosumut.com
Baca Juga:
Advertise

This post have 0 comments

Next article Next Post
Previous article Previous Post