POSMETROSUMUT.COM | REJANGLEBONG – Penanganan dugaan penyalahgunaan narkotika oleh Satres Narkoba Polres Rejang Lebong, Bengkulu, menjadi sorotan. Keluarga dua warga berinisial MF (50) dan RA mempertanyakan proses penangkapan, dugaan kekerasan saat pemeriksaan, hingga pembayaran Rp13 juta untuk biaya rehabilitasi.
Menurut pengakuan MF, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika saat menggeledah dirinya dan RA. Meski begitu, keduanya tetap dibawa ke Asrama Polisi (Aspol) untuk menjalani pemeriksaan.
Setelah itu, MF dan RA ditempatkan di IPWL Pusat Rehabilitasi Narkoba Rumah Asa Silampari, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Keluarga mengaku harus membayar Rp13 juta untuk biaya pengobatan atau rehabilitasi sebelum keduanya dijemput kembali.
Pembayaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan tarif, pihak penerima uang, serta mekanisme penempatan keduanya di lembaga rehabilitasi. Bahkan, muncul dugaan adanya aliran dana atau potensi gratifikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Merasa ada sejumlah hal yang belum jelas, keluarga bersama kuasa hukum berencana melaporkan persoalan ini ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
Dicegat Saat Berkendara, MF Mengaku Tidak Ada Barang Bukti
MF menyebut peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 7 November 2026, sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu, ia bersama RA sedang mengendarai sepeda motor di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
Keduanya kemudian dicegat sejumlah anggota Satres Narkoba Polres Rejang Lebong. Petugas menggeledah badan dan sepeda motor yang mereka gunakan.
Namun, menurut MF, tidak ditemukan barang bukti narkotika dalam penggeledahan tersebut. Meski demikian, keduanya tetap dibawa ke Aspol untuk diperiksa lebih lanjut.
Keluarga mempertanyakan dasar tindakan tersebut dan meminta agar proses penangkapan maupun pemeriksaan ditelusuri, termasuk melalui dokumen administrasi dan keterangan petugas yang terlibat.
MF Mengaku Mengalami Luka Lebam Saat Diperiksa
Selain mempersoalkan penangkapan, MF juga mengaku mengalami intimidasi hingga kekerasan fisik saat menjalani pemeriksaan. Ia menyebut terdapat luka lebam di bagian betis dan paha.
Pengakuan tersebut diharapkan menjadi perhatian Propam. Keluarga meminta dugaan kekerasan itu diperiksa dengan melihat rekaman CCTV, keterangan saksi, dokumentasi luka, serta hasil pemeriksaan medis apabila tersedia.
Langkah tersebut penting agar dugaan yang disampaikan MF dapat diuji berdasarkan bukti, bukan hanya keterangan sepihak.
Hasil Tes Urine Disebut Positif Sabu
Di sisi lain, pihak kepolisian menyebut hasil tes urine MF dan RA positif narkotika jenis sabu.
Hasil tes urine positif merupakan hal yang berbeda dengan penemuan barang bukti narkotika. Karena itu, keluarga mempertanyakan bagaimana hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti hingga keduanya ditempatkan di Rumah Asa Silampari.
Mekanisme penempatan, dasar rekomendasi, dan proses asesmen menjadi beberapa hal yang perlu dijelaskan agar penanganannya sesuai prosedur.
Biaya Rehabilitasi Rp13 Juta Dipertanyakan
Pembayaran Rp13 juta menjadi salah satu persoalan yang paling disoroti keluarga.
Menurut keterangan keluarga, uang tersebut dibayarkan setelah MF dan RA ditempatkan di IPWL Pusat Rehabilitasi Narkoba Rumah Asa Silampari, Kota Lubuklinggau. Pembayaran itu disebut sebagai biaya pengobatan atau rehabilitasi sebelum keduanya dijemput kembali.
Keluarga mempertanyakan apakah jumlah tersebut merupakan tarif resmi lembaga. Mereka juga ingin mengetahui rincian layanan, bukti pembayaran, dan siapa yang menerima uang tersebut.
Apakah pembayaran disertai kuitansi? Bagaimana tarif ditetapkan? Adakah pihak lain yang terlibat dalam proses pembayaran?
Selain transparansi biaya, muncul pula dugaan adanya aliran dana atau gratifikasi yang berkaitan dengan penempatan rehabilitasi. Dugaan ini perlu diperiksa untuk memastikan apakah ada permintaan atau penerimaan uang yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.
Jika ditemukan pelanggaran disiplin, kode etik, atau unsur tindak pidana, pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Kasat Narkoba Benarkan Keduanya Diamankan
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kasat Reserse Narkoba Polres Rejang Lebong, Iptu Hengki Hermansyah, S.H., membenarkan bahwa MF dan RA diamankan oleh anggotanya.
Ia juga membenarkan bahwa keduanya kemudian ditempatkan untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Asa Silampari, Kota Lubuklinggau.
Namun, ketika ditanya mengenai prosedur penanganan, termasuk persoalan barang bukti dan pembayaran Rp13 juta, Iptu Hengki menjawab:
"Karena yang bersangkutan bukan dalam proses penegakan hukum, terkait uang 13 juta itu bukan kewenangan saya," ujarnya.
Jawaban tersebut belum menjelaskan secara rinci bagaimana proses penyerahan MF dan RA ke lembaga rehabilitasi.
Keluarga masih mempertanyakan apakah penempatan itu merupakan keputusan mereka sendiri, rekomendasi petugas, atau berdasarkan hasil asesmen dari instansi berwenang.
Keluarga Berencana Laporkan Persoalan Ini ke Propam
Bersama kuasa hukum, keluarga berencana membawa persoalan tersebut ke Propam Mabes Polri agar seluruh rangkaian kejadian diperiksa.
Beberapa hal yang ingin ditelusuri antara lain dasar penangkapan dan penggeledahan, alasan keduanya dibawa ke Aspol, prosedur pemeriksaan urine, serta dugaan kekerasan terhadap MF.
Proses penempatan ke IPWL Rumah Asa Silampari dan pembayaran Rp13 juta juga diharapkan mendapat perhatian. Jika terdapat dugaan keterlibatan pihak lain dalam aliran dana, hal itu perlu ditelusuri berdasarkan bukti yang tersedia.
Keluarga berharap pemeriksaan berjalan objektif. Apabila terbukti ada anggota yang melakukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai aturan.
Rehabilitasi Harus Transparan
Rehabilitasi merupakan bagian penting dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Selain berkaitan dengan proses hukum, rehabilitasi bertujuan membantu seseorang pulih dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Karena itu, prosesnya harus jelas, mulai dari mekanisme penempatan hingga penetapan dan pertanggungjawaban biaya.
Masyarakat kini menunggu penjelasan dari Kapolda Bengkulu, Kapolres Rejang Lebong, Propam Mabes Polri, BNN, serta pengelola IPWL Rumah Asa Silampari mengenai persoalan tersebut.
Pemeriksaan menyeluruh diharapkan dapat menjawab pertanyaan keluarga sekaligus mengungkap duduk perkara sebenarnya.
Pemberantasan narkotika harus tetap dilakukan dengan tegas, tetapi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat. Jika terbukti ada pelanggaran oleh aparat maupun penyimpangan dalam proses rehabilitasi, semuanya harus diproses sesuai hukum.
Penegakan hukum harus menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Penulis: (Vhio)
www.posmetrosumut.com
Menurut pengakuan MF, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika saat menggeledah dirinya dan RA. Meski begitu, keduanya tetap dibawa ke Asrama Polisi (Aspol) untuk menjalani pemeriksaan.
Setelah itu, MF dan RA ditempatkan di IPWL Pusat Rehabilitasi Narkoba Rumah Asa Silampari, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Keluarga mengaku harus membayar Rp13 juta untuk biaya pengobatan atau rehabilitasi sebelum keduanya dijemput kembali.
Pembayaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan tarif, pihak penerima uang, serta mekanisme penempatan keduanya di lembaga rehabilitasi. Bahkan, muncul dugaan adanya aliran dana atau potensi gratifikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Merasa ada sejumlah hal yang belum jelas, keluarga bersama kuasa hukum berencana melaporkan persoalan ini ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
Dicegat Saat Berkendara, MF Mengaku Tidak Ada Barang Bukti
MF menyebut peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 7 November 2026, sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu, ia bersama RA sedang mengendarai sepeda motor di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
Keduanya kemudian dicegat sejumlah anggota Satres Narkoba Polres Rejang Lebong. Petugas menggeledah badan dan sepeda motor yang mereka gunakan.
Namun, menurut MF, tidak ditemukan barang bukti narkotika dalam penggeledahan tersebut. Meski demikian, keduanya tetap dibawa ke Aspol untuk diperiksa lebih lanjut.
Keluarga mempertanyakan dasar tindakan tersebut dan meminta agar proses penangkapan maupun pemeriksaan ditelusuri, termasuk melalui dokumen administrasi dan keterangan petugas yang terlibat.
MF Mengaku Mengalami Luka Lebam Saat Diperiksa
Selain mempersoalkan penangkapan, MF juga mengaku mengalami intimidasi hingga kekerasan fisik saat menjalani pemeriksaan. Ia menyebut terdapat luka lebam di bagian betis dan paha.
Pengakuan tersebut diharapkan menjadi perhatian Propam. Keluarga meminta dugaan kekerasan itu diperiksa dengan melihat rekaman CCTV, keterangan saksi, dokumentasi luka, serta hasil pemeriksaan medis apabila tersedia.
Langkah tersebut penting agar dugaan yang disampaikan MF dapat diuji berdasarkan bukti, bukan hanya keterangan sepihak.
Hasil Tes Urine Disebut Positif Sabu
Di sisi lain, pihak kepolisian menyebut hasil tes urine MF dan RA positif narkotika jenis sabu.
Hasil tes urine positif merupakan hal yang berbeda dengan penemuan barang bukti narkotika. Karena itu, keluarga mempertanyakan bagaimana hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti hingga keduanya ditempatkan di Rumah Asa Silampari.
Mekanisme penempatan, dasar rekomendasi, dan proses asesmen menjadi beberapa hal yang perlu dijelaskan agar penanganannya sesuai prosedur.
Biaya Rehabilitasi Rp13 Juta Dipertanyakan
Pembayaran Rp13 juta menjadi salah satu persoalan yang paling disoroti keluarga.
Menurut keterangan keluarga, uang tersebut dibayarkan setelah MF dan RA ditempatkan di IPWL Pusat Rehabilitasi Narkoba Rumah Asa Silampari, Kota Lubuklinggau. Pembayaran itu disebut sebagai biaya pengobatan atau rehabilitasi sebelum keduanya dijemput kembali.
Keluarga mempertanyakan apakah jumlah tersebut merupakan tarif resmi lembaga. Mereka juga ingin mengetahui rincian layanan, bukti pembayaran, dan siapa yang menerima uang tersebut.
Apakah pembayaran disertai kuitansi? Bagaimana tarif ditetapkan? Adakah pihak lain yang terlibat dalam proses pembayaran?
Selain transparansi biaya, muncul pula dugaan adanya aliran dana atau gratifikasi yang berkaitan dengan penempatan rehabilitasi. Dugaan ini perlu diperiksa untuk memastikan apakah ada permintaan atau penerimaan uang yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.
Jika ditemukan pelanggaran disiplin, kode etik, atau unsur tindak pidana, pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Kasat Narkoba Benarkan Keduanya Diamankan
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kasat Reserse Narkoba Polres Rejang Lebong, Iptu Hengki Hermansyah, S.H., membenarkan bahwa MF dan RA diamankan oleh anggotanya.
Ia juga membenarkan bahwa keduanya kemudian ditempatkan untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Asa Silampari, Kota Lubuklinggau.
Namun, ketika ditanya mengenai prosedur penanganan, termasuk persoalan barang bukti dan pembayaran Rp13 juta, Iptu Hengki menjawab:
"Karena yang bersangkutan bukan dalam proses penegakan hukum, terkait uang 13 juta itu bukan kewenangan saya," ujarnya.
Jawaban tersebut belum menjelaskan secara rinci bagaimana proses penyerahan MF dan RA ke lembaga rehabilitasi.
Keluarga masih mempertanyakan apakah penempatan itu merupakan keputusan mereka sendiri, rekomendasi petugas, atau berdasarkan hasil asesmen dari instansi berwenang.
Keluarga Berencana Laporkan Persoalan Ini ke Propam
Bersama kuasa hukum, keluarga berencana membawa persoalan tersebut ke Propam Mabes Polri agar seluruh rangkaian kejadian diperiksa.
Beberapa hal yang ingin ditelusuri antara lain dasar penangkapan dan penggeledahan, alasan keduanya dibawa ke Aspol, prosedur pemeriksaan urine, serta dugaan kekerasan terhadap MF.
Proses penempatan ke IPWL Rumah Asa Silampari dan pembayaran Rp13 juta juga diharapkan mendapat perhatian. Jika terdapat dugaan keterlibatan pihak lain dalam aliran dana, hal itu perlu ditelusuri berdasarkan bukti yang tersedia.
Keluarga berharap pemeriksaan berjalan objektif. Apabila terbukti ada anggota yang melakukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai aturan.
Rehabilitasi Harus Transparan
Rehabilitasi merupakan bagian penting dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Selain berkaitan dengan proses hukum, rehabilitasi bertujuan membantu seseorang pulih dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Karena itu, prosesnya harus jelas, mulai dari mekanisme penempatan hingga penetapan dan pertanggungjawaban biaya.
Masyarakat kini menunggu penjelasan dari Kapolda Bengkulu, Kapolres Rejang Lebong, Propam Mabes Polri, BNN, serta pengelola IPWL Rumah Asa Silampari mengenai persoalan tersebut.
Pemeriksaan menyeluruh diharapkan dapat menjawab pertanyaan keluarga sekaligus mengungkap duduk perkara sebenarnya.
Pemberantasan narkotika harus tetap dilakukan dengan tegas, tetapi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat. Jika terbukti ada pelanggaran oleh aparat maupun penyimpangan dalam proses rehabilitasi, semuanya harus diproses sesuai hukum.
Penegakan hukum harus menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Penulis: (Vhio)
www.posmetrosumut.com




This post have 0 comments