Sikap tersebut disampaikan AMPDT setelah menggelar aksi damai di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Rabu (30/7/2026). Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya penanganan serius terhadap dugaan pencemaran lingkungan di salah satu kawasan strategis nasional tersebut.
Dalam kegiatan itu, perwakilan AMPDT diterima untuk berdialog langsung dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Fahri, yang didampingi unsur Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH). Pertemuan berlangsung secara terbuka dan kondusif dengan mengedepankan komunikasi dua arah.
Pada kesempatan tersebut, AMPDT menyampaikan berbagai masukan sekaligus harapan agar laporan masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan dapat diproses secara profesional, transparan, objektif, serta sesuai dengan mekanisme hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut AMPDT, penanganan persoalan lingkungan hidup harus menjadi perhatian seluruh pihak karena menyangkut keberlanjutan ekosistem Danau Toba yang memiliki nilai strategis, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, pariwisata, maupun kehidupan masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya di kawasan tersebut.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan lingkungan hidup secara maksimal melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Selain itu, DLH Sumut juga menyatakan kesiapan untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang disampaikan masyarakat. Proses tersebut akan dilaksanakan sesuai prosedur, mekanisme administrasi, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari AMPDT karena dinilai menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat mengenai perlindungan lingkungan hidup.
Dalam dialog tersebut, Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) turut menegaskan bahwa setiap laporan ataupun dugaan pelanggaran di bidang lingkungan hidup akan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegakan hukum, menurut perwakilan Gakkum LH, dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan hasil pemeriksaan maupun investigasi di lapangan. Dengan demikian, seluruh proses akan mengedepankan fakta serta bukti yang ditemukan selama pemeriksaan berlangsung.
DLH Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan komitmennya untuk tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Instansi tersebut menyatakan siap menerima surat, laporan, maupun permohonan koordinasi dari AMPDT dan berbagai pihak lainnya sebagai bagian dari upaya bersama menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Langkah tersebut dinilai penting karena pengawasan terhadap lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, organisasi kepemudaan, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan.
Ketua Sekawasan Danau Toba AMPDT, Ambrin BW Simbolon, menyampaikan apresiasi atas respons positif yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara beserta Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
Menurutnya, komitmen yang disampaikan pemerintah menjadi langkah awal yang baik dalam memastikan setiap dugaan pencemaran lingkungan memperoleh perhatian serius dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia berharap proses investigasi nantinya dapat berjalan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi berwenang.
Ambrin juga menegaskan bahwa AMPDT akan terus mengawal proses tersebut hingga terdapat kejelasan dari hasil investigasi yang dilakukan pemerintah.
Sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian kawasan Danau Toba, AMPDT berkomitmen untuk tetap mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai, menghormati proses hukum, serta mendorong terciptanya tata kelola lingkungan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Menurut AMPDT, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian kawasan Danau Toba dari berbagai potensi kerusakan lingkungan.
Organisasi tersebut menilai bahwa keterbukaan informasi dan koordinasi yang baik akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
Selain itu, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dinilai menjadi kebutuhan penting agar manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi Danau Toba tetap dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.
Sebagai salah satu kawasan strategis nasional, Danau Toba memiliki nilai penting yang harus dijaga bersama. Keberlangsungan ekosistem kawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dan bergantung pada kelestarian lingkungan.
Karena itu, AMPDT berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta aparat penegak hukum terus diperkuat dalam setiap upaya perlindungan lingkungan hidup.
AMPDT juga berharap seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjaga Danau Toba sebagai warisan alam yang harus dilestarikan bagi generasi masa kini maupun generasi mendatang.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Dengan adanya komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara beserta Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, AMPDT berharap proses investigasi dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan kejelasan atas dugaan pencemaran lingkungan yang disampaikan masyarakat.
Sebagai penutup, AMPDT kembali mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kelestarian kawasan Danau Toba melalui semangat bersama yang mereka gaungkan, yakni "Danau Toba Bersih, Masyarakat Sehat, Generasi Selamat."
Penulis: (P/Dearest Pasaribu)
www.posmetrosumut.com
This post have 0 comments