MoU tersebut ditandatangani Kepala Kejari Samosir Akwan Annas bersama Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk di Aula Kantor Bupati Samosir, Selasa (6/10/2026). Kerja sama ini merupakan bagian dari program “Jaksa Sahabat Pendidik” untuk mendorong tata kelola pendidikan yang tertib, aman, transparan, akuntabel dan berintegritas.
Ariston mengatakan pendidikan merupakan sektor strategis sehingga pengelolaan anggarannya harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Ia menegaskan pencegahan, edukasi dan pendampingan hukum harus dikedepankan agar persoalan tidak berkembang menjadi masalah hukum.
“Menjaga pendidikan berarti mengawal masa depan bangsa. Karena itu, pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pendidikan harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Ariston.
Menurutnya, kerja sama dengan Kejari juga diharapkan memberikan rasa aman bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam menjalankan tugas, termasuk memperoleh ruang konsultasi terkait aturan hukum.
Ariston berharap MoU tersebut tidak berhenti pada seremoni, tetapi dilanjutkan dengan edukasi, pencegahan dan pendampingan secara berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan.
Ia menegaskan anggaran pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan.
Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Jaksa Sahabat Pendidik secara serentak dan berjenjang di Sumatera Utara. Kegiatan tingkat provinsi diawali penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Kepala Kejati Sumut Muhibuddin bersama sejumlah kepala daerah dan disaksikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Samosir dan Kejari Samosir berkomitmen memperkuat langkah preventif serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pendidikan yang bersih dan berkualitas.
Penulis: (S Situmorang)
www.posmetrosumut.com
This post have 0 comments