Langkah hukum itu diambil karena pihak pemilik truk menilai proses penetapan tersangka perlu diuji secara objektif berdasarkan seluruh alat bukti yang tersedia. Ia juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan penyidik dalam menetapkan status hukumnya.
Perkembangan terbaru ini menambah dinamika penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang sebelumnya menyita perhatian masyarakat luas karena menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka.
Kecelakaan tragis tersebut terjadi pada Rabu, 6 Mei 2026 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara. Saat itu, Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi bertabrakan dengan sebuah truk tangki.
Benturan keras mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 16 orang meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu kecelakaan lalu lintas yang paling banyak menyita perhatian publik di wilayah Sumatera karena besarnya jumlah korban yang ditimbulkan.
Dalam keterangan awal yang pernah disampaikan pihak kepolisian, kecelakaan diduga terjadi ketika Bus ALS berusaha menghindari lubang di badan jalan sehingga masuk ke jalur berlawanan dan kemudian bertabrakan dengan truk tangki.
Namun demikian, dugaan tersebut masih merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Seluruh rangkaian pembuktian masih terus berjalan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama penyidikan.
Pemilik atau pengelola truk, Shandi, mengaku keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka.
Saat diwawancarai pada Senin (3/8/2026), Shandi menyampaikan bahwa dirinya merasa dirugikan dan mempertanyakan dasar hukum yang digunakan penyidik dalam mengambil keputusan tersebut.
"Saya merasa dizalimi dan dikriminalisasi. Saya mempertanyakan atas dasar apa saya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," ujar Shandi.
Menurutnya, kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun teknis untuk beroperasi di jalan raya.
Ia mengklaim seluruh dokumen kendaraan dalam kondisi lengkap, mulai dari dokumen perizinan hingga hasil uji kelayakan kendaraan. Selain itu, kondisi armada juga disebut berada dalam keadaan layak jalan ketika kecelakaan terjadi.
Pernyataan tersebut, menurut Shandi, menjadi salah satu alasan mengapa dirinya mempertanyakan dasar penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Selain menyoroti aspek administrasi kendaraan, Shandi juga memaparkan kronologi yang diketahuinya terkait insiden tersebut.
Ia menyebut truk berada pada jalurnya ketika kecelakaan terjadi. Menurut versinya, Bus ALS diduga memasuki jalur berlawanan setelah berupaya menghindari kondisi jalan.
Shandi menduga bagian belakang truk kemudian tertabrak bus ketika sopir truk berusaha menghindari kendaraan yang datang dari arah berlawanan.
Menurutnya, kronologi tersebut masih perlu diuji melalui proses penyidikan yang objektif dengan mengacu pada seluruh alat bukti yang tersedia.
Karena itu, pihaknya menilai masih terdapat sejumlah fakta penting yang harus dikaji secara menyeluruh sebelum kesimpulan hukum diambil.
Beberapa di antaranya meliputi hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), keterangan saksi, barang bukti, rekonstruksi kejadian, hingga pendapat para ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang kecelakaan lalu lintas.
Shandi menegaskan pihaknya akan menggunakan seluruh mekanisme hukum yang tersedia agar proses penyidikan dapat diuji secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kami akan menempuh jalur hukum agar perkara ini dapat diuji secara objektif sesuai fakta dan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Ia juga menilai bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka semestinya dilakukan berdasarkan alat bukti yang kuat serta melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Atas dasar itu, dirinya memastikan akan menggunakan seluruh hak hukum yang dimiliki untuk mencari keadilan melalui mekanisme yang diatur dalam sistem peradilan pidana.
Menurut Shandi, proses hukum yang objektif sangat penting agar seluruh fakta dapat terungkap secara utuh dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari penyidik mengenai alasan yuridis maupun hasil penyidikan yang menjadi dasar penetapan Shandi sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Pihak kepolisian juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perkembangan terbaru penyidikan maupun kemungkinan adanya alat bukti tambahan yang menjadi pertimbangan dalam proses hukum.
Karena itu, publik masih menunggu penjelasan resmi aparat penegak hukum guna memperoleh gambaran utuh mengenai perkembangan penyidikan kasus tersebut.
Kasus kecelakaan maut Bus ALS di Kecamatan Karang Jaya sejak awal menjadi perhatian masyarakat karena jumlah korban yang cukup besar serta dampak yang ditimbulkan terhadap para korban dan keluarga mereka.
Perkembangan terbaru berupa langkah hukum yang ditempuh pemilik truk kembali memunculkan perhatian terhadap proses penegakan hukum dalam perkara tersebut.
Masyarakat berharap penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sehingga seluruh fakta hukum dapat terungkap secara jelas.
Di sisi lain, proses penanganan perkara juga diharapkan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat, serta menghasilkan kepastian hukum berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, penyelesaian perkara ini diharapkan tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban, tetapi juga memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip due process of law dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
PENULIS: (Vhio)
www.posmetrosumut.com
This post have 0 comments