Banjir Kembali Terjang Langkat, FMKBB Desak Evaluasi Sekda dan BPBD

POSMETROSUMUT.COM | LANGKAT — Banjir kembali melanda sejumlah wilayah Kabupaten Langkat setelah hujan deras mengguyur daerah tersebut pada Minggu, 6 September 2026. Kondisi ini kembali memunculkan sorotan terhadap kesiapan dan efektivitas Pemerintah Kabupaten Langkat dalam melakukan mitigasi, pencegahan, serta penanggulangan bencana banjir.

Sorotan tersebut disampaikan Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB). Koordinator FMKBB, Said Abdullah, menilai banjir yang berulang tidak semestinya hanya dijelaskan sebagai dampak tingginya curah hujan.

Menurut Said, hujan deras memang merupakan faktor alam yang tidak dapat dikendalikan. Namun, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, koordinasi, serta penanganan dampak bencana berjalan secara serius dan efektif.

"Kami tidak mempersoalkan hujannya. Yang kami pertanyakan adalah kesiapan pemerintah menghadapi dampaknya. Kalau persoalan yang sama terus berulang dan masyarakat terus menjadi korban, maka sudah waktunya dilakukan evaluasi secara menyeluruh," ujar Said Abdullah.

FMKBB Minta Kinerja Sekda Langkat Dievaluasi

FMKBB secara khusus meminta adanya evaluasi terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat. Evaluasi tersebut dinilai penting, terutama berkaitan dengan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penanggulangan bencana di daerah.

Said Abdullah mengatakan, berulangnya banjir dan kembali dirasakannya dampak bencana oleh masyarakat menjadi alasan perlunya melihat kembali efektivitas koordinasi, kebijakan, kesiapsiagaan, mitigasi, hingga pelaksanaan penanggulangan bencana di lingkungan pemerintah daerah.

"Masyarakat Kabupaten Langkat meminta agar kinerja Sekda dievaluasi. Kami ingin melihat sejauh mana fungsi koordinasi penanggulangan bencana berjalan secara efektif. Jangan sampai ketika bencana terjadi, masing-masing pihak hanya bekerja secara sektoral tanpa koordinasi yang kuat dan terukur," tegasnya.

Menurut FMKBB, persoalan banjir membutuhkan koordinasi lintas sektor. Penanganan tidak hanya berkaitan dengan satu instansi, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintah agar respons terhadap kondisi di lapangan dapat dilakukan secara terarah.

Karena itu, evaluasi dinilai diperlukan untuk mengetahui apakah mekanisme koordinasi yang selama ini berjalan telah mampu memberikan respons yang cepat dan efektif ketika masyarakat menghadapi bencana banjir.

Kepala Pelaksana BPBD Langkat Juga Diminta Dievaluasi

Selain Sekda Langkat, FMKBB juga meminta evaluasi terhadap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat.

Said menilai BPBD merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penanggulangan bencana di daerah. Karena itu, menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan sejauh mana kesiapsiagaan BPBD dalam menghadapi potensi bencana banjir.

Hal yang dinilai perlu diperhatikan antara lain pemetaan wilayah rawan bencana, sistem peringatan dini, koordinasi di lapangan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta respons terhadap masyarakat yang terdampak.

"Kami meminta evaluasi bukan untuk mencari kambing hitam. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah sistem yang berjalan saat ini benar-benar efektif atau justru ada kelemahan yang harus segera diperbaiki," kata Said Abdullah.

FMKBB menekankan bahwa evaluasi terhadap pejabat maupun sistem penanganan bencana bukan dimaksudkan sebagai upaya mencari pihak yang harus disalahkan. Evaluasi diperlukan sebagai instrumen untuk menemukan kelemahan dan memastikan sistem penanggulangan bencana dapat bekerja lebih baik.

FMKBB Soroti Penanganan yang Dinilai Masih Reaktif

FMKBB juga mendorong perubahan paradigma dalam penanganan bencana di Kabupaten Langkat. Pemerintah daerah dinilai tidak cukup hanya bergerak setelah banjir terjadi, tetapi harus memperkuat langkah mitigasi dan pencegahan sebelum bencana datang.

Menurut FMKBB, wilayah yang berulang kali terdampak banjir membutuhkan langkah yang jelas dan terukur. Langkah tersebut mencakup pemetaan risiko, peningkatan kesiapsiagaan, penguatan koordinasi antarinstansi, pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, serta sistem informasi dan peringatan dini kepada masyarakat.

Said Abdullah menegaskan, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah sebelum bencana terjadi, bukan hanya ketika air telah meluap dan menggenangi permukiman.

"Masyarakat membutuhkan pemerintah yang bekerja sebelum bencana terjadi. Jangan setiap banjir datang, masyarakat kembali menjadi korban, kemudian persoalan selesai setelah air surut," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar upaya penanggulangan banjir tidak berhenti pada kegiatan tanggap darurat. Menurut FMKBB, pencegahan dan pengurangan risiko harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah daerah.

Evaluasi Penanganan Banjir Diminta Terbuka dan Terukur

FMKBB meminta Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan evaluasi secara terbuka terhadap seluruh sistem penanganan banjir yang selama ini dijalankan.

Evaluasi tersebut, menurut Said, perlu mencakup program, anggaran, koordinasi antarinstansi, kesiapsiagaan, serta hasil nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Keterbukaan evaluasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar memberikan perlindungan terhadap warga yang berada di wilayah rawan banjir.

"Kami meminta evaluasi yang objektif, bukan evaluasi formalitas. Kalau ada kelemahan, perbaiki. Kalau ada program yang tidak efektif, evaluasi dan lakukan pembenahan. Pemerintah harus berani melakukan koreksi demi keselamatan masyarakat," tegas Said Abdullah.

FMKBB juga meminta Pemkab Langkat menyampaikan rencana konkret dan terukur untuk menghadapi potensi banjir berikutnya. Hal itu dinilai penting agar masyarakat tidak terus berada dalam kondisi rentan setiap kali hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Langkat.

Banjir Dinilai Menjadi Ujian Kesiapan Pemerintah

FMKBB menilai banjir tidak semata-mata persoalan air yang menggenangi rumah warga. Peristiwa tersebut juga menjadi ujian terhadap kesiapan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Langkat, kata FMKBB, berhak mendapatkan mitigasi bencana yang serius, koordinasi yang efektif, penanggulangan bencana secara profesional, serta kebijakan yang mampu mengurangi risiko dan dampak banjir.

Said menegaskan bahwa kritik dan evaluasi yang disampaikan FMKBB bukan merupakan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih baik dan keselamatan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas.

Dengan kembali terjadinya banjir setelah hujan deras pada 6 September 2026, FMKBB berharap Pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi dan penanggulangan bencana.

"Jangan tunggu masyarakat menjadi korban berulang kali baru pemerintah melakukan evaluasi. Saatnya Pemkab Langkat membuktikan bahwa mitigasi bencana bukan sekadar program di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat," tutup Said Abdullah.


PENULIS: (Afriyansyah)
www.posmetrosumut.com