Ketua PMKRI Cabang Surabaya, Leonardus Gabur, menilai karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, kesehatan, dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Ia meminta pemerintah memastikan penanganan berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
PMKRI menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, pemerintah diminta mengevaluasi skala dan dampak karhutla serta menetapkan status bencana sesuai kondisi di lapangan dan ketentuan yang berlaku. Jika memenuhi kriteria bencana nasional, keputusan diminta tidak ditunda.
Kedua, PMKRI mendesak pemerintah memverifikasi dan membuka data BNPB terkait luas lahan terbakar, wilayah terdampak, kondisi masyarakat, serta kebutuhan bantuan. Data yang akurat dinilai penting agar kebijakan dan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Ketiga, pemerintah diminta mempertimbangkan bantuan internasional apabila sumber daya dalam negeri belum mencukupi. Dukungan berupa teknologi pemadaman, peralatan, tenaga ahli, logistik, dan bantuan kesehatan dinilai dapat memperkuat penanganan bencana melalui mekanisme resmi dan transparan.
Keempat, PMKRI menuntut rehabilitasi lahan pascakebakaran dilakukan secara serius. Pemulihan harus mencakup perbaikan vegetasi, fungsi tanah dan tata air, perlindungan habitat satwa, serta pemantauan berkelanjutan.
Leonardus juga meminta pemerintah mengevaluasi penyebab kebakaran dan menindak dugaan pelanggaran hukum melalui proses yang adil dan sesuai aturan.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api padam. Pemerintah harus mengutamakan keselamatan warga, keterbukaan informasi, perlindungan lingkungan, dan pemulihan ekosistem agar kerusakan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya.
Penulis: (Sigit Santoso)
www.posmetrosumut.com
This post have 0 comments