Desakan itu disampaikan Ketua PMKRI Sumut, Sintong Sinaga, dalam keterangan resminya di Medan, Kamis (12/6/2026).
Menurut Sintong, pelemahan Rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir bukan lagi sekadar persoalan angka di pasar keuangan, tetapi telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
"Kondisi ini sudah mulai menggerus daya beli masyarakat. Ketika Rupiah melemah, harga berbagai kebutuhan ikut terdorong naik karena biaya impor, bahan baku, dan distribusi menjadi lebih mahal," kata Sintong.
Ia menilai masyarakat di daerah, termasuk Sumatera Utara, menjadi kelompok yang paling rentan merasakan dampak pelemahan mata uang nasional tersebut.
Menurutnya, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga menghadapi tekanan yang semakin besar akibat meningkatnya biaya produksi.
"Sektor domestik kita, terutama di daerah seperti Sumatera Utara, sangat sensitif terhadap gejolak biaya produksi. Ketika Rupiah melemah dan biaya logistik serta bahan baku naik, rakyat kecil yang menanggung bebannya. Kami melihat bauran kebijakan saat ini belum mampu memberikan bantalan ekonomi yang kuat," ujarnya.
Selain menyoroti kondisi nilai tukar Rupiah, PMKRI Sumut juga mengkritik kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah serta Bank Indonesia.
Sintong menilai masih terdapat ruang evaluasi yang besar dalam pengelolaan ekonomi nasional, terutama terkait strategi pengelolaan utang dan langkah stabilisasi pasar.
Atas dasar itu, PMKRI Sumut menyampaikan dua tuntutan utama.
Pertama, mendesak Menteri Keuangan untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab politik dan profesional atas kondisi ekonomi yang dinilai belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat.
Kedua, mendesak Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk meletakkan jabatan karena dianggap kurang agresif dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki.
"Ini bukan persoalan sentimen personal, melainkan murni mengenai kapabilitas kepemimpinan. Indonesia butuh nakhoda baru di bidang ekonomi yang memiliki visi segar, independen, dan berani mengambil keputusan struktural yang berpihak pada stabilitas ekonomi rakyat," tegas Sintong.
Di sisi lain, pemerintah dan Bank Indonesia sebelumnya telah menjelaskan bahwa tekanan terhadap Rupiah dipengaruhi berbagai faktor eksternal.
Pemerintah menyebut tingginya suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed), ketegangan geopolitik global, serta perlambatan ekonomi dunia menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Bank Indonesia juga menyatakan terus melakukan langkah stabilisasi melalui berbagai instrumen intervensi pasar guna menjaga volatilitas nilai tukar tetap terkendali.
Namun, PMKRI Sumut menilai penjelasan mengenai faktor eksternal belum cukup untuk menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat.
Mereka meminta adanya terobosan kebijakan yang lebih konkret untuk menjaga daya beli rakyat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Sebagai tindak lanjut, PMKRI Sumut mengaku akan terus mengawal perkembangan situasi ekonomi nasional serta membuka ruang konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil.
Organisasi tersebut juga mengimbau seluruh cabang PMKRI di Sumatera Utara untuk melakukan aksi serentak sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan yang mereka sampaikan.
"PMKRI Sumut menghimbau seluruh cabang se-Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan aksi serentak mendesak Menteri Keuangan dan Dewan Direktur Bank Indonesia mundur dari jabatan agar kita memiliki harapan baru di sektor ekonomi yang lebih memiliki kapabilitas," ujar Sintong.
Desakan tersebut menambah daftar kritik publik terhadap pengelolaan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih memberikan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dan kondisi perekonomian nasional.
Penulis: (Dearest Pasaribu)
www.posmetrosumut.com
This post have 0 comments