Program ini merupakan tindak lanjut setelah pembangunan PATS melalui Program Low Carbon Development Initiative (LCDI) yang mendapat dukungan dari United Kingdom Oxford Policy Management (OPML) Inggris selesai dilaksanakan. Kehadiran PATS diharapkan mampu menjawab kebutuhan air irigasi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan rendah karbon yang kini menjadi salah satu fokus pembangunan daerah.
Pembahasan mengenai pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola PATS digelar di Aula Kantor Bupati Samosir, Senin (13/7). Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat penerima manfaat, pemerintah desa, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam pelaksanaannya, OPML menunjuk Yayasan Bitra Indonesia sebagai mitra pendamping yang bertugas memfasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola agar operasional dan pemeliharaan PATS dapat berjalan secara berkelanjutan setelah program pendampingan berakhir.
Kelembagaan Menjadi Kunci Keberlanjutan PATS
Bupati Samosir yang diwakili Asisten II Setdakab Samosir, Hotraja Sitanggang, menyampaikan apresiasi terhadap peran Yayasan Bitra Indonesia yang mendampingi masyarakat dalam membangun sistem kelembagaan yang kuat dan mandiri.
Menurutnya, keberhasilan sebuah infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh proses pembangunan fisik, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dalam mengelola dan memeliharanya secara berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Samosir menyambut baik pembentukan kelembagaan pengelola PATS. Dengan pendampingan yang profesional dan berpengalaman, kami berharap setelah masa pendampingan selesai masyarakat sudah mampu mengelola dan memelihara PATS secara mandiri,” ujar Hotraja.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Pompa Air Tenaga Surya merupakan bagian dari komitmen Pemkab Samosir dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Infrastruktur tersebut dirancang untuk menyediakan sumber air irigasi yang stabil bagi lahan pertanian masyarakat sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat.
Dengan tersedianya pasokan air yang lebih terjamin, petani memiliki peluang untuk meningkatkan intensitas tanam serta mengoptimalkan hasil produksi pertanian sepanjang tahun.
Selain mendukung sektor pertanian, penggunaan energi surya pada sistem pompa juga dinilai sejalan dengan upaya pembangunan rendah karbon yang mengedepankan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan.
Pemkab Samosir Targetkan Pembangunan Dua PATS Setiap Tahun
Dalam kesempatan tersebut, Hotraja juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki target untuk membangun minimal dua unit PATS setiap tahun.
Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas manfaat teknologi energi terbarukan bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian yang masih sangat bergantung pada ketersediaan air.
Dengan semakin banyaknya unit PATS yang dibangun, diharapkan semakin luas pula lahan pertanian yang memperoleh akses irigasi yang memadai sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Langkah ini juga menunjukkan keseriusan Pemkab Samosir dalam mengintegrasikan pembangunan pertanian dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.
Yayasan Bitra Lakukan Pendampingan Selama Lima Bulan
Direktur Pelaksana Yayasan Bitra Indonesia, Dra. Rusdiana, menjelaskan bahwa proses pendampingan akan berlangsung selama lima bulan.
Pendampingan tersebut tidak hanya berfokus pada pembentukan organisasi pengelola, tetapi juga mencakup penyusunan tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga monitoring dan evaluasi.
Menurut Rusdiana, setelah struktur kelembagaan terbentuk, Yayasan Bitra akan memberikan berbagai pelatihan yang dibutuhkan agar pengelola mampu menjalankan tugasnya secara profesional.
Pelatihan yang akan diberikan meliputi penguatan kelembagaan, tata kelola organisasi, manajemen teknis operasional PATS, manajemen keuangan, kepemimpinan, hingga penyusunan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan operasional fasilitas berjalan secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap bantuan pihak luar.
“Kami ingin memastikan PATS menjadi milik masyarakat melalui kelembagaan yang sah, kuat, dan mampu mengelolanya secara berkelanjutan. Seluruh proses dilakukan secara partisipatif bersama pemerintah desa dan masyarakat,” kata Rusdiana.
Menurutnya, keberlanjutan sebuah program pembangunan hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap fasilitas yang telah dibangun.
Bentuk Kelembagaan Ditentukan Melalui Musyawarah
Rusdiana menjelaskan bahwa pembentukan kelembagaan pengelola tidak dilakukan secara sepihak. Seluruh proses akan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa.
Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan bentuk organisasi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
Beberapa alternatif kelembagaan yang dapat dipilih antara lain koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, maupun bentuk kelembagaan lain yang dianggap paling efektif dalam mengelola PATS.
Pendekatan partisipatif tersebut diharapkan mampu melahirkan organisasi yang benar-benar mendapat dukungan masyarakat sehingga memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan fungsi pengelolaan.
Dorong Keterlibatan Perempuan, Pemuda dan Kelompok Rentan
Dalam proses pembentukan kelembagaan, Yayasan Bitra Indonesia juga menerapkan prinsip Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI).
Melalui pendekatan ini, perempuan, generasi muda, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya didorong untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan PATS.
Rusdiana menilai bahwa keberhasilan pengelolaan fasilitas publik tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan seluruh unsur masyarakat tanpa terkecuali.
Dengan memberikan ruang partisipasi yang setara, diharapkan pengelolaan PATS dapat berjalan lebih inklusif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.
Soekirman: Budaya Gotong Royong Jadi Modal Utama
Pada kesempatan yang sama, Pembina Yayasan Bitra Indonesia, Soekirman, memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus menjaga semangat gotong royong dan nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi utama dalam membangun kelembagaan yang kuat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan Pompa Air Tenaga Surya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kekuatan sosial masyarakat yang mengelolanya.
Ia menilai nilai-nilai budaya Batak yang menjunjung tinggi kebersamaan, solidaritas, dan rasa memiliki merupakan modal sosial yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan program.
“Kalau budaya kebersamaan tetap hidup, pengelolaan PATS akan berjalan baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Soekirman.
Ia berharap masyarakat dapat terus menjaga transparansi dalam pengelolaan, memperkuat kerja sama antaranggota, serta merawat fasilitas yang telah dibangun agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi generasi mendatang.
Menjadi Model Pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan
Keberadaan fasilitas ini tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan pengelolaan infrastruktur berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendamping dinilai menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa investasi pembangunan yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang.
Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, PATS Sibonor Ompu Ratus diharapkan menjadi model pengelolaan energi terbarukan dan irigasi berkelanjutan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain, baik di Kabupaten Samosir maupun daerah lainnya di Indonesia.
PENULIS:(S SITUMORANG)
www.posmetrosumut.com
This post have 0 comments